Crewsmostcorrupt.org – Perampokan mengacu pada kejahatan perampok (disebut perampok) yang membawa seseorang / sesuatu melalui tindakan dan intimidasi yang parah. Karena perampokan sering kali melibatkan kekasaran, perampokan dapat menimbulkan korban. Perampokan terkadang berbeda dengan pencurian. Perampokan merupakan tindakan pencurian yang terjadi dengan sepengetahuan korban, dan secara umum dianggap korban tidak mengetahui adanya pencurian tersebut. Selain itu pencurian juga disebut sebagai istilah yang lebih umum untuk menentukan pada setiap tindakan mengambil sesuatu dari suatu pihak dengan paksa.

Semakin maju teknologinya, semakin terbuka peluang terjadinya kejahatan. Termasuk di bidang keuangan dan perbankan. Bagi industri perbankan, pencurian bank merupakan bagian dari risiko operasional bank. Nama Maria Pauline Lumowa muncul kembali. Penangkapannya juga mengejutkan masyarakat Indonesia. Maklum, Maria telah pergi selama 17 tahun, tapi Maria bukan satu-satunya yang membobol dana bank terbesar di Indonesia. Ada juga Inong Malinda Dee yang terlibat kasus pencucian uang dan penggelapan uang nasabah Citibank, berikut enam pencurian terbesar di Indonesia :

1. Citibank

Liputan6.com-Surjati T Budiman meyakini ada transaksi yang melnggar hukum di rekeningnya di Citibank cabang Landmark di Jakarta Selatan. Nasabah Citigold menemukan adanya transaksi ilegal sebesar Rp90.900.000 pada 10 Maret 2010 dan transaksi ilegal sebesar Rp105 juta pada 24 Maret 2010.Setelah menerima laporan tersebut, Citibank melakukan audit internal untuk melacak pelanggaran di rekening nasabah kaya tersebut. Hasilnya sudah diketahui umum, saat itu Inong Malinda Dee, Senior Relationship Manager di Citigold Citibank, melakukan transfer buku rekening dan transfer dana tanpa ada perintah atau permintaan dari pemilik rekening.

Liputan6.com menunjukkan dalam “Today’s History” (Sahrini) bahwa pola yang digunakan Malinda untuk menarik tabungan nasabah tampak normal. Ia meminta nasabah untuk menandatangani formulir transfer yang masih kosong atau menandatanganinya sendiri.Tidak hanya itu, ia juga mengisi formulir dengan data yang tidak valid (disebut juga palsu). Data tersebut meliputi nama nasabah pengirim, penerima, dan jumlah nominal isi surat. Semua konten diisi oleh Malinda, sehingga seolah-olah pelanggan sedang melakukan transaksi.

Setelah data dinyatakan lengkap formulir transmisi itu lantas diserahkan ke bagian teller Citibank untuk diproses transaksinya. Selesai transfer sukses dilakukan, Malinda menikmati hasil kejahatannya untuk keperluan pribadi. Tidak hanya itu sebagai dananya juga dikirim ke rekening adiknya Visca Lovitasari dan rekening suami sirinya yaitu Andhika Gumilang.Malinda memang dikenal dekat dengan para nasabah Citigold. Untuk mendapatkan kepercayaan mereka wanita seksi ini memberikan pelayanan khusus kepada nasabah. Mereka dipandang sangat baik di ruangan khusus di kantor Citibank.Sikap ini tidak hanya berlangsung dalam waktu singkat. Malinda Dee melakukan rencana sampai puluhan tahun hingga nasabahnya sangat percaya.

Delapan penyidik Biro Ekonomi Khusus Ekonomi Khusus dan Kriminal Mabes Polri mendatangi apartemen di kawasan SCBD Jakarta Selatan pada Rabu tanggal 30 Maret 2011. Kedatangan mereka untuk menangkap Malinda Dee yang diduga menyerang Citibank. Dana klien.Juru bicara Polri Anton Bachrul Alam di kantornya, Kamis, 31 Maret 2011 mengatakan, “Dia ditangkap oleh delapan penyidik di apartemen itu.”Suami Malinda, artis muda Andhika Gumilang, menemaninya saat ditangkap dan dibawa ke Bareskrim Polri. Namun, Anton membantah bahwa Andica juga ditetapkan sebagai tersangka.Menurut pengakuan Andica, hal itu karena dia tidak mengetahui kegiatan pencucian uang yang dilakukan Malinda. Katanya: Andika hanya tahu Malinda bekerja di bank dan punya uang banyak. Nanti diperiksa sebagai saksi.

Saat menjadi suami, Andhika diberi sebuah rumah mewah yang diyakini berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, bersama Palu H3 putih bernomor polisi B 18 DIK. Malinda juga diduga memiliki aset berupa apartemen asing, seperti Inggris dan Australia.Setelah diperiksa, Malinda ditetapkan sebagai tersangka. Dia kemudian ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri. Tim investigasi menyita dokumen transaksi DIK Hummer-3 Luxury Sport Utility B 18 yang dikendarai sang suami. Dan Mercedes Benz digunakan oleh putranya.Menurut Anton, polisi menangkap Malinda setelah mendapat laporan dari nasabah Citibank. Dikatakan bahwa ia sengaja menutupi transaksi tersebut dan secara keliru mencatat beberapa transfer penarikan di akun nasabahnya.

Baca Juga : Mengerikan 7 Tanjakan Maut di Indonesia

Sebulan kemudian, polisi menangkap suaminya, Andhika Gumilang (Andhika Gumilang) pada 26 April 2011. Penangkapan terjadi sekitar pukul 14.30 WIB.Setelah ditangkap, Polri langsung memeriksa Andica sebagai tersangka dan berencana ditahan karena diduga menerima dana transfer sekitar 311 juta rupiah dari Inong Melinda Dee.Dana ilegal milik nasabah Citigold juga masuk ke banyak kerabat. Setelah Andhika, polisi mengincar adik Marinda Dee, Fiska.Fiska ditangkap di ruang kerjanya pada Kamis 28 April 2011. Ia diduga mendapat arus kas masuk miliaran rupiah dari tersangka dan diduga mencuri dana dari nasabah Citibank.Polisi menetapkan Fiska sebagai tersangka. Ia didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar.Sebelum Andhika dan Fiska menjadi tersangka, polisi juga menangkap tiga anak buah Malinda dengan identitas yang sama. Mereka adalah seorang kasir bernama Dwi, dua kepala kasir Citibank, berinisial R dan D.

Namun, hukuman hakim jauh lebih ringan dari permintaan jaksa. Pada sidang putusan, majelis hakim menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara dan memerintahkan beberapa properti Malinda, termasuk dua Ferrari, untuk disita dan dikembalikan ke cabang Landmark Citibank di Jakarta Selatan. Delapan tahun kemudian, Malinda Di melawan. Dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tapi tidak berhasil. Permintaan Malinda ditolak dan masih divonis delapan tahun penjara. Tak puas dengan hukumannya, Malinda tak menyerah dan mengadukan nasibnya ke Mahkamah Agung. Namun, tidak mendapat keringanan, dan Mahkamah Agung justru menaikkan hukuman subsider dari tiga bulan menjadi satu tahun penjara.

2. Bank Mega

Itman Harry Basuki yaitu mantan manajer cabang Bank Mega Jababeka, Cikarang, Bekasi, divonis 6 tahun penjara atas setoran dana PT Elnusa Tbk sebesar Rp 113 miliar dalam kasus korupsi di Cikarang.Majelis hakim memvonis Yitman melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, Pasal 18 dan Pasal 55 (1) UU Tipikor, dan Pasal 64 KUHP.Ketua majelis hakim GN mengatakan: “Terdakwa Yitman Hari Baschi divonis 6 tahun penjara, Rp 300 juta, dan 4 bulan penjara.” Arthanaya pada Selasa, 14 Februari 2012. Pengadilan Korupsi Panjang membacakan putusan terhadap Itman.

Selain itu, Yitman juga divonis untuk mengganti kerugian negara atas dana ilegal yang diterima. Pria berusia 41 tahun itu harus membayar biaya penggantian sebesar Rp 1,4 miliar. Namun, karena sebagian Rp 200 juta telah diberikan, maka harus diganti oleh terdakwa Richard Latief, sehingga Yitman hanya dihukum untuk membayar sisanya. “Menghukum terdakwa Itman Harry Basuki (Itman Harry Basuki) untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp 1,2 miliar,” kata Arthanaya.Hukuman Itman lebih rendah dari permintaan jaksa. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa menuntut Itman divonis 12 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, kurungan enam bulan untuk anak perusahaan, dan ganti rugi negara 1,4 miliar rupiah.

Adriano menjelaskan, dalam pembahasan konferensi tersebut, Itman dan Direktur Keuangan PT Elnusa Santun Nainggolan serta para bos PT Discovery Indonesia serta PT Harvest Ivan Ch Litha dan Andhy Gunawan serta temannya Richard Latief bersekongkol untuk melakukan korupsi. Andhy, Richard, Santun dan Latief kemarin dijatuhi hukuman 4 hingga 9 tahun penjara.Adriano mengatakan bahwa Itman, Santun dan Ivan sejak awal telah meloloskan deposito tetap 1-3 bulan Elnusa (total nilai 161 miliar rupee, Rap. Setoran di bank yang sama. Tanpa dirut PT Elnusa Eteng A. Salam Dengan izin dan pengertian , perubahan ini telah dilakukan berkali-kali. Dana akan mengalir dari rekening simpanan siaga ke rekening “Discovery” dan “PT Harvest” untuk “diputar”.

Untuk memanipulasi penempatan, Itman dan Ivan meminta Richard merogoh kocek sebesar Rp 200 juta untuk memesan beberapa bentuk proposal deposito Bank Mega palsu. Kemudian, formulir saran yang dipalsukan mengisi data palsu atas nama PT Elnusa dan juga memalsukan tanda tangan direktur utama dan direktur keuangan PT Elnusa. Atas perintah Ivan dan persetujuan Itman, Zulham berulang kali memalsukan dan memalsukan tanda tangan bos Elnusa.Setelah itu, setiap Elnusa menyelesaikan setoran, Itman selalu memberikan saran setoran palsu kepada Santun. Dengan begitu, Elnusa tetap yakin dananya di Mega Mega disimpan di rekening deposito berjangka. Padahal, semua uang itu disetorkan ke rekening palsu Elnusa dalam bentuk setoran atas permintaan untuk melakukan pembayaran dan ditransfer ke rekening perusahaan Ivan dan Andhy.

Berdasarkan kesepakatan palsu yang ditandatangani Zulham, uang Elnusa dibayarkan dan ditransfer ke perusahaan Ivan.Dalam putusan majelis hakim, kubu terdakwa dan tim jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengutarakan pemikirannya. Konsultan Itman Dwi Hery Sulistiawan mengatakan setelah persidangan: “Meski kami masih menimbang, kami tetap yakin bahwa keputusan kelompok itu tidak sesuai ekspektasi. Apakah akan naik banding atau menerima keputusan itu tergantung pelanggan kami sendiri.”

3. Bank Bali

Jaksa Agung Muda Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra hari ini (25/8/2020) Selasa. Hari Setiyono, Kepala Badan Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, mengatakan Djoko Tjandra sedang diperiksa atas kasus dugaan korupsi yang diajukan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Saat dihubungi Kompas.com, Selasa, Hari mengatakan: “Memang di Kejaksaan Agung Djoko Tjandra diperiksa soal penyidikan PSM.”

Dalam kasus itu, Pinangki sudah menjadi tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bukti permulaan yang cukup atas dugaan tindak pidana berupa penerimaan hadiah atau janji dari PNS. Menurut LSM tersebut, Pinangi diduga berperan dalam permintaan pertimbangan ulang yang diajukan oleh Pinghe Djoko Tjandra pada Juni 2020. Padahal, terpidana yang mengalihkan hak gugatan (gugatan) dari Bank Bali masih sangat besar saat itu. Selain itu, Kejaksaan Agung mengungkapkan, Pinangki masih bertemu dengan Djoko Tjandra di Malaysia. Diduga buah pinang dikonversikan ke rupiah, maka Pinangki akan menerima suap US $ 500.000 atau Rp 7,4 miliar.

Pinangki tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka, tapi juga ditangkap pada malam 11 Agustus 2020. Selain itu, sejak 11 hingga 30 Agustus 2020, ia ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari. Pinangki juga didakwa bersalah atas Pasal 5 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan pidana penjara paling lama. Dendanya Rp 250 juta.

4. Bank Century

Mahkamah Agung (MA) menyetujui peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan presiden Bank Century mantan Presiden Robert Tantular dan menjatuhkan hukuman nol penjara karena telah melebihi hukuman penjara maksimal 20 tahun.Juru Bicara Negara Bagian Massachusetts Andi Samsan Nganro mengatakan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/6): “Petisi yang diajukan untuk pemohon PK / terpidana Robert Tantular telah disetujui. Putusan PK disetujui dengan pembatalan putusan judex juris (MA)”.Majelis hakim PK menunjukkan bahwa Robert dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 dan diancam serta dipidana oleh UU No. 20 Tahun 2001 (Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Robert Tantular sebelumnya dijatuhi hukuman 21 tahun penjara dalam empat keputusan pengadilan. Berikut empat kasus Robert:
1. Perkara No. 1059 / Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Pst divonis 9 tahun penjara.
2. Perkara No. 666 / Bid / 2011 / PN.Jkt.Pst dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.
3. Perkara No. 1631 / Pid.B / 2012 / PN.Jkt.Pst divonis satu tahun penjara.
4. Perkara No. 210 / Pid.B / 2013 / PN.JKT.PST divonis satu tahun penjara.

Robert divonis 19 tahun penjara atas dugaan bisnis perbankan dengan total denda 110 miliar rupiah, kemudian dalam kasus pencucian uang, Robert divonis dua tahun penjara dan denda 2,5 miliar rupiah.Dalam perjalanan, Robert dibebaskan bersyarat setelah menjalani sekitar 10 tahun penjara. Total periode remisi yang diterima Robert adalah 74 bulan dan 110 hari.Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang mengajukan pembebasan bersyarat Robert Tantular berdasarkan rekomendasi nomor W10.Pas.01.05.06-540 tanggal 5 Mei 2017.

Robert dijatuhi hukuman 14 bulan penjara karena gagal membayar denda 100 miliar rupiah pertama dan denda 10 miliar rupiah kedua dari 18 Mei 2017 hingga 12 Juli 2018. 18 Mei 2018. Namun, Robert harus menjalani hukuman 17 bulan antara 18 Mei dan 10 Oktober 2018, sebagai pengganti denda.Robert membayar denda sebesar Rp 2,5 miliar untuk kasus keempatnya pada Juli 2018, sehingga ia tidak harus menjalani hukuman penjara tambahan dalam waktu tiga bulan. Akibatnya, ia akhirnya dibebaskan bersyarat dari 25 Juli 2018, hingga pembebasan penuhnya pada 11 Juli 2024.

5. Kasus BLBI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Sjamsul Nursalim (SJN) dan Itjih Nursalim (ITN) sebagai tersangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sejak Agustus 2018, KPK sendiri sudah melakukan penyidikan.Setelah diselidiki, ditemukan bukti yang cukup. Mereka semua melanggar ayat kedua tindak pidana korupsi. Adapun pembangunan kasus tersebut, semula diduga pada 21 September 1998, BPPN dan Sjamsul menandatangani perolehan hak pengelolaan Bank Nasional Indonesia (BDNI) melalui “Bulk Settlement Acquisition Agreement” (MSAA).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Sjamsul Nursalim (SJN) dan Itjih Nursalim (ITN) sebagai tersangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sejak Agustus 2018, KPK sendiri sudah melakukan penyidikan.Setelah diselidiki, ditemukan bukti yang cukup. Mereka semua melanggar paragraf kedua dari tindak pidana korupsi. Mengenai komposisi kasusnya, dugaan awal pada 21 September 1998, BPPN dan Sjamsul menandatangani kesepakatan untuk memperoleh hak pengelolaan Bank Nasional Indonesia (BDNI) melalui “mass settlement agreement” (MSAA).

Baca Juga : Kasus Money Politik Terbesar Di Dunia

Namun setelah dilakukan financial due diligence (FDD) dan legal due diligence (LDD), disimpulkan bahwa aset tersebut diklasifikasikan sebagai non performing asset dan oleh karena itu dianggap sebagai pernyataan palsu.Terkait hasil FDD dan LDD, BPPN kemudian mengirimkan surat yang menyatakan bahwa pernyataan SIN itu tidak benar dan meminta SJN menambah asetnya untuk mengganti kerugian yang diderita BPPN, namun SJN menolak.Kemudian pada Oktober 2003, BPPN dan SJN mengadakan pertemuan dengan perwakilan istrinya ITN dan pihak lain dalam rangka melaksanakan rencana penghapusan piutang petani Dipasena. Dalam pertemuan tersebut, ITN menyatakan bahwa SJN tidak membuat pernyataan palsu.

Kemudian pada bulan Februari 2004 diadakan rapat kabinet terbatas, BPPN melaporkan dan mewajibkan Presiden Republik Indonesia untuk menghapus sisa hutang petani tambak atau menghapus, tetapi tidak melaporkan pernyataan palsu SJN. Ratas tidak memberikan keputusan dan tidak menyetujui pembatalan yang diajukan BPPN.Setelah melalui beberapa prosedur, meskipun Ratas tidak menyetujuinya, Syafruddin Arsyad Temenggung dan ITN menandatangani perjanjian penyelesaian akhir pada 12 April 2004. Perjanjian tersebut pada dasarnya mencakup bahwa pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan MSAA.Pada tanggal 26 April 2004, Syafruddin Arsyad Temenggung menandatangani surat terkait pelaksanaan kewajiban pemegang saham SIN. Hal ini mengakibatkan hilangnya atau penghapusan klaim yang ditagih oleh penambah Dipesena.

Kemudian pada bulan Februari 2004 diadakan rapat kabinet terbatas, BPPN melaporkan dan mewajibkan Presiden Republik Indonesia untuk menghapus sisa hutang petani tambak atau menghapus, tetapi tidak melaporkan pernyataan palsu SJN. Ratas tidak memberikan keputusan dan tidak menyetujui pembatalan yang diajukan BPPN.Setelah melalui beberapa prosedur, meskipun Ratas tidak menyetujuinya, Syafruddin Arsyad Temenggung dan ITN menandatangani perjanjian penyelesaian akhir pada 12 April 2004. Perjanjian tersebut pada dasarnya mencakup bahwa pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan MSAA.

Pada tanggal 26 April 2004, Syafruddin Arsyad Temenggung menandatangani surat terkait pelaksanaan kewajiban pemegang saham SIN. Hal ini mengakibatkan hilangnya atau penghapusan klaim yang ditagih oleh penambah Dipesena.Karena tersangka SIN diduga menjadi pihak orang kaya senilai Rp 4,58 triliun dalam kasus korupsi ini, KPK akan memaksimalkan upaya pemulihan asetnya agar uang hasil korupsi dapat dikembalikan ke publik melalui mekanisme keuangan nasional.

6. Kasus Century

Pada Selasa (16/07), mantan Wakil Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya akan menghadapi vonis kasus dana penyelamatan Bank Century. Berikut perjalanan kasus tersebut.Pada Desember 2012, Ketua Komite Pemberantasan Korupsi Abraham Shamo mengatakan kepada Tim Pengawas Bank Century di DPR Nabudi Mulya dan mantan Wakil Gubernur BI Siti Fajriah untuk bertanggung jawab atas penggelontoran dana penyelamatan abad itu.Pada Februari 2013, Partai Rakyat menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka yang diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan terkait pemberian FPJP dan penunjukan Century sebagai bank pailit yang berdampak sistemik.

Pada 15 November 2013, BJP menahan Budi Mulya setelah pertama kali diinterogasi sebagai tersangka.Pada 6 Maret 2014, Budi Mulya menerima sidang pertama

Pada 16 Juni 2014, jaksa menuduh Budi Mulya menyalahgunakan kekuasaan atau menyalahgunakan kekuasaan atau tindakan ilegal terkait bank Century yang dinilai sebagai bank pailit yang berpengaruh sistemik dan memberikan layanan jangka pendek. Ia divonis 17 tahun penjara dan 800 tahun penjara. juta yuan, denda dolar AS. Pembiayaan pinjaman mengakibatkan kerugian pendapatan fiskal negara sebesar 7 triliun rupiah.

Beberapa orang menyebut kasus ini perampokan uang nasional. Kasus Century berawal dari kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia yang menyalurkan dana penyelamatan ke Bank Century pada 2008 dengan total nilai Rp 6,7 triliun. Ia berpendapat, perbankan nasional perlu diselamatkan dari gejolak krisis keuangan dunia.Kasus penundaan nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono masih dalam penyelidikan. Kini, bola panas ada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).